Di tengah maraknya pemimpin yang alergi terhadap kritik dan cenderung mengedepankan kekuasaan personal, kita sering lupa bahwa Indonesia memiliki warisan nilai yang kaya tentang bagaimana seharusnya memimpin. Salah satunya adalah falsafah Batak yang dikenal sebagai "Dalihan Na Tolu". Falsafah ini bukan sekadar tradisi, melainkan sistem etika yang dapat menjadi rujukan penting dalam membangun kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan.
Secara sederhana, Dalihan Na Tolu berarti “tungku berkaki tiga”. Tiga kaki itu melambangkan tiga relasi utama dalam masyarakat Batak: hula-hula (yang harus dihormati), dongan tubu (yang harus dijaga kesetaraannya), dan boru (yang harus dilindungi dan dilayani). Ketiga unsur ini menciptakan keseimbangan sosial. Jika satu kaki hilang, maka tungku akan jatuh. Sebuah metafora kuat tentang rapuhnya kepemimpinan yang tidak seimbang.
Antropolog Koentjaraningrat menegaskan bahwa sistem kekerabatan di Indonesia, termasuk Batak, tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga membentuk pola kepemimpinan dan distribusi kekuasaan. Artinya, kepemimpinan dalam perspektif budaya bukanlah soal dominasi, melainkan soal menjaga harmoni relasi.
Dalam praktik sehari-hari, nilai Dalihan Na Tolu sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Misalnya, seorang kepala sekolah yang mendengarkan kritik dari guru-gurunya tanpa defensif sedang menjalankan prinsip manat mardongan tubu atau berhati-hati dan menjaga relasi dengan sesama. Sebaliknya, jika ia memarahi atau membungkam kritik, maka ia telah merusak keseimbangan tersebut.
Contoh lain, seorang pemimpin organisasi mahasiswa yang mau turun langsung membantu anggotanya menyelesaikan masalah administratif sedang mempraktikkan elek marboru artinya melayani dengan empati. Hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal di situlah letak legitimasi kepemimpinan dibangun.
Konsep ini sejalan dengan teori servant leadership yang dipopulerkan oleh Robert K. Greenleaf. Greenleaf menyatakan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan terlebih dahulu. Ia menulis, “The servant-leader is servant first” (Greenleaf, 1970). Artinya, kepemimpinan bukan tentang dilayani, melainkan tentang melayani.
Salah satu penyakit utama dalam kepemimpinan modern adalah sikap anti kritik. Kritik sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk kepedulian. Dalam perspektif Dalihan Na Tolu, sikap ini sangat problematis, karena menunjukkan ketidakmampuan pemimpin dalam menjaga relasi.
Filsuf Jürgen Habermas melalui teori tindakan komunikatif menekankan bahwa ruang dialog yang sehat adalah kunci dari legitimasi sosial. Ketika komunikasi ditutup, maka yang terjadi bukan lagi kepemimpinan, melainkan dominasi.
Contoh kecil bisa kita lihat dalam rapat organisasi. Ketika seorang pemimpin hanya ingin didengar tanpa memberi ruang bagi anggota untuk berbicara, maka keputusan yang dihasilkan cenderung bias dan tidak mencerminkan kebutuhan bersama. Akibatnya, kepercayaan anggota pun menurun.
Sebaliknya, pemimpin yang membuka ruang diskusi meskipun kritik itu tidak nyaman, justru sedang memperkuat fondasi organisasinya. Dalam konteks Dalihan Na Tolu, ia sedang menjaga “tiga kaki tungku” tetap berdiri kokoh.
Sebagian orang mungkin menganggap bahwa falsafah seperti Dalihan Na Tolu sudah tidak relevan di era modern. Namun jika ditelaah lebih dalam, nilai-nilainya justru sejalan dengan pendekatan kepemimpinan kontemporer seperti relational leadership, yang menekankan pentingnya hubungan antarindividu dalam organisasi.
Sosiolog Peter L. Berger menyebut bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi. Ini berarti kualitas sebuah lembaga sangat ditentukan oleh kualitas relasi di dalamnya. Dengan kata lain, lembaga yang sehat lahir dari kepemimpinan yang mampu menjaga hubungan, bukan sekadar menjalankan struktur.
Contoh sederhana: sebuah tim kerja yang dipimpin oleh seseorang yang adil, terbuka, dan empatik akan cenderung lebih produktif dibanding tim yang dipimpin secara otoriter. Anggota tim merasa dihargai, sehingga mereka bekerja bukan karena takut, tetapi karena percaya.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi soal tanggung jawab moral. Falsafah Dalihan Na Tolu mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menempatkan diri secara proporsional dalam setiap relasi: kapan harus dihormati, kapan harus setara, dan kapan harus melayani.
Jika prinsip ini diabaikan, maka yang terjadi adalah kepemimpinan yang timpang, kuat secara struktur, tetapi lemah secara moral. Dan seperti tungku berkaki tiga yang kehilangan satu penopang, kepemimpinan semacam itu hanya menunggu waktu untuk runtuh.
Pertanyaan yang patut kita ajukan bukan lagi “siapa yang berkuasa?”, melainkan “bagaimana kekuasaan itu dijalankan?”. Apakah ia menjaga keseimbangan, atau justru merusaknya?
Di tengah krisis kepemimpinan yang kita saksikan hari ini, mungkin sudah saatnya kita tidak hanya mencari teori baru, tetapi juga kembali menggali kebijaksanaan lama.Karena budaya kita di Indonesia justru memiliki pandangan etik yang sungguh luar biasa. Sebab bisa jadi, jawaban atas persoalan modern justru telah lama hidup dalam kearifan lokal kita, hanya saja kita yang enggan belajar darinya.
Post a Comment